Dosen Non Serdos UTU Ikuti Sosialisasi Penyusunan Laporan BKD
  • UTU News
  • 11. 09. 2019
  • 0
  • 186

MEULABOH, UTU – Dalam rangka meningkatkan kefahaman dan kesadaran Dosen Universitas Teuku Umar terhadap kewajiban menyusun Beban Kerja Dosen (BKD) bagi Dosen non sertifikasi (serdos), maka Bahagian Keuangan Universitas Teuku Umar menyelenggarakan kegiatan sosialisasi penyusunan laporan BKD. Kegiatan dilaksanakan di Aula Utama, Lantai II Gedung UTU, Rabu (11/09/2019).

Acara sosialisasi dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Umum dan Keuangan Universitas Teuku Umar, Mawardi Amin, SE, Ak. Kegiatan sosialisasi diisi oleh dua pemateri utama yaitu Zulfirman, SE, M.Si (Kapala Bagian Keuangan UTU) dan Fitriadi, ST., MT (Dosen Fakutas Teknik UTU).

Dalam sambutannya, Mawardi Amin menegaskan pentingnya bagi Dosen untuk menyusun laporan BKD, karena itu sangat bermanfaat bagi dosen untuk pengurusan kenaikan pangkat jabatan fungsional. Adapun Tujuan daripada evaluasi BKD adalah meningkatkan profesionalisme dosen dalam melaksanakan tugas, meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan, meningkatkan akuntabilitas kinerja dosen, meningkatkan atmosfer akademik di perguruan tinggi dan mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional.

Abi Sulthan, panggilan akrab untuknya, mengatakan, untuk penilaian Beban Kerja Dosen (BKD) bagi Dosen serdos selama ini masih diundang/didatangkan dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), karena sampai dengan tahun 2019 ini, UTU belum ada dosen yang memiliki Nomor Induk Regristrasi Asesor (NIRA). Kerana syarat untuk menilai BKD harus dilakukan oleh dosen yang memiliki NIRA. Namun untuk penilaian BKD Dosen non sertifikasi lingkup Universitas Teuku Umar akan dilakukan oleh Asesor Internal yang ditunjuk berdasarkan SK Rektor.

Zulfirman dalam presentasinya menyampaikan bahwa Dosen memiliki hak dan kewajiban, tergantung kepada kepangkatan akademiknya. Ada dosen biasa, dosen dengan tugas tambahan dan dosen dengan tugas belajar. Dari ketiga kategori tersebut, baik dosen sertifikasi maunpun non sertifikasi wajib melaporkan BKD setiap tahunnya sebagai salah satu sayarat pembayaran honor lebih mengajar.

Menurutnya, seorang dosen, selain mendapatkan gaji bulanan juga mendapatkan honor tambahan diantaranya honor kelebihan mengajar, honor tugas tambahan (wasek/ka/set prodi/ tim/ kepanitiaan), honor penyusunan soal, honor pemeriksaan soal, honor pembimbing akademik, honor pembimbing skripsi, bantuan biaya pendidikan dan bantuan biaya seminar nasional dan internasional.

Penilaian laporan BKD untuk dosen yang belum bersertifikasi akan dilakukan oleh asesor internal yang dibentuk oleh Universitas. "Selain itu, hasil penilaian BKD menjadi salah satu pertimbangan perpanjangan SK tahun berikutnya bagi Dosen Non PNS, dasar penerbitan SK 100 % untuk CPNS dan evaluasi kinerja bagi dosen PNS." Lanjut Zulfirman

Lebih tegas lagi, Zulfirman menyatakan Dosen tanpa jabatan fungsional wajib mengajar 8 - 10 SKS. Maka untuk itu diharapkan kepada seluruh dosen non jafung untuk segera mengurus kepangkatan, karena semakin tinggi jabatan fungsional maka semakin sedikit beban mengajar, selain itu banyak sekali kemudahan yang didapatkan oleh seorang dosen yang memiliki jafung, sebaliknya bagi dosen non jafung banyak sekali keterbatasan.

Penyampaian BKD ke asesor internal paling lambat minggu ketiga bulan November. Untuk berikutnya, penilaian BKD Dosen Non Serdos dilakukan sekali dalam satu tahun yaitu dibulan Maret untuk penyampaian laporan kinerja dosen 1 tahun sebelumnya.

Menurut data yang ditampilkan, baru sekitar 87 orang dosen yang telah memiliki sertifikat dosen (Serdos) yaitu 22 orang dari Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik 18 orang, disusul FKM sebanyak 17 orang, FPIK 14 orang, kemudian FISIP 9 Orang dan terakhir Fakultas Ekonomi 7 orang. Sedangkan hampir 200-an lainnya belum memiliki sertifikat dosen.

Fitriadi, ST., MT memaparkan dasar hukum dari pelaksanaan BKD di lingkup Universitas Teuku Umar antara lain Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen; Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang dosen dan Keputusan Rektor UTU Nomor 09/UN59/UK/2019 tentang pelaksanaan penilaian Beban Kerja Dosen.

Selanjutnya Fitriadi secara lebih detail menyampaikan hal-hal yang dinilai dalam penghitungan Beban Kerja Dosen (BKD) menurut Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, pasal (28), yaitu kegiatan pokok dosen mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; pembimbingan dan pelatihan; penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Bagi Dosen Biasa penelitian dan pengabdian masyarakat tidak boleh nol (0) nilainya, untuk mensiasati itu cukup dengan menulis satu jurnal di internal UTU dengan ketentuan kewajiban mengajar terpenuhi 8,8 SKS. Namun berbeda dengan Dosen dengan tugas belajar, mereka hanya wajib pendidikan 12 SKS setahun tanpa dibebakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Adapun pedoman perhitungan BKD mengacu kepada beberapa unsur, yaitu unsur pendidikan dan pelaksanaan pendidikan, unsur pelaksanaan penelitian, unsur pelaksanaan kepada masyarakat dan unsur penunjang. (Aduwina).

Lainnya :