Informasi Publik dan Pemerintahan Gampong
  • Prodi Sosiologi
  • 06. 08. 2020
  • 0
  • 428

Oleh : Dr. Afrizal Tjoetra, M.Si*

PENGELOLAAN informasi publik yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara, serta berkonstribusi meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan dan pemenuhan layanan publik. Sebaliknya, pengelolaan informasi publik yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan akan memberi dampak negatif kepada penyelenggara negara. Misalnya, tingkat kepercayaan publik kepada aparatur desa (selanjutnya disebut gampong) akan menurun dan berpotensi menimbulkan konflik antara penyelenggara pemerintahan gampong dengan masyarakat, maupun antarkelompok dalam masyarakat gampong. Keadaan ini sebagaimana informasi yang berkembang terkait pengelolaan dana gampong (Serambi, 18/2/2019).

Padahal kewajiban pemenuhan layanan informasi publik oleh badan publik sudah diatur dalam UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP). Pengaturan khusus tentang hak dan kewajiban gampong dan masyarakat gampong terkait layanan informasi publik diatur dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Bahkan, Komisi Informasi Pusat sudah pula membentuk Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Perki SLIP Desa).

Informasi publik di gampong

Merujuk ketentuan umum angka (9) dalam Perki SLIP Desa dinyatakan bahwa informasi publik desa adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh pemerintah desa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Selanjutnya, Perki SLIP Desa juga memuat tentang empat klasifikasi informasi publik, yakni informasi publik desa yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi publik desa yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi publik desa yang wajib disediakan setiap saat, serta informasi yang dikecualikan (lebih sering disebut informasi rahasia). Jenis informasi publik desa yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, antara lain; memuat profil gampong, matrik program atau kegiatan yang sedang dijalankan, laporan kinerja dan laporan keuangan.

Informasi publik desa yang wajib diumumkan secara serta-merta antara lain terkait dengan bencana alam dan bencana non alam seperti pencemaran lingkungan, serta bencana sosial seperti kerusuhan sosial dan konflik yang terjadi. Sedangkan informasi publik desa yang wajib disediakan setiap saat memuat antara lain tentang daftar informasi publik desa, informasi tentang peraturan desa, serta seluruh informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.

Mengenai informasi yang dikecualikan, Perki SLIP Desa mengaturnya dalam dalam Pasal 6 ayat (1) pengecualian informasi publik desa didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup informasi publik desa dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Dan, ayat (2) mengatur tentang pengeculian informasi publik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam musyawarah desa. Berbagai jenis informasi publik tersebut diumumkan oleh pemerintahan gampong paling sedikit melalui papan pengumuman gampong dan/atau media lain yang lazim digunakan dan dijangkau dengan mudah oleh masyarakat.

Pertanyaan yang sering muncul dalam forum diskusi maupun media lainnya; apakah pemerintahan gampong memiliki kewajiban menyediakan informasi publik? Untuk menjawabnya, kita dapat merujuk pada UU KIP dan Perki SLIP.

Berdasarkan UU KIP dan Perki SLIP dinyatakan bahwa badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, atau oragnisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Apalagi, melalui Perki SLIP Desa sebagaimana ketentuan umum angka (3) dinyatakan bahwa “Badan Publik Desa adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Badan Usaha Milik Desa dan Badan Kerjasama Antar Desa”.

Untuk itu, pemerintahan gampong melalui ketiga organ gampong tersebut memiliki kewajiban untuk mengelola dan melayani pemenuhan hak atas informasi publik. Sebagai badan publik, pemerintahan gampong mempunyai kewajiban untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) gampong, menetapkan daftar informasi publik, melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan, serta memenuhi permohonan informasi publik.

Solusi untuk maju

Sesuai uraian di atas, dipahami bahwa pemerintahan gampong dan masyarakat mempunyai hak dan kewajiban dalam penyediaan serta pemanfaatan informasi publik di gampong. Pemerintahan gampong antara lain berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dan juga mempunyai kewajiban memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, termasuk pelayanan informasi publik.

Sedangkan hak dan kewajiban masyarakat antara lain berkaitan dengan penyediaan informasi publik serta berkewajiban memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di gampong dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di gampong.

Dalam hal pengelolaan informasi publik pada 6.497 gampong di Aceh, penulis menyampaikan tiga solusi untuk kemajuan dan pemanfaatan dana gampong, yaitu: Pertama, pemerintahan gampong segera membentuk aturan terkait pengelolaan informasi publik. Peraturan dimaksud sebagai landasan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) gampong sebagaimana amanah UU KIP dan Perki SLIP Desa.

Nantinya, PPID gampong bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan informasi publik dan melayani keperluan masyarakat terhadap informasi. PPID gampong juga akan membantu keuchik dan aparatur gampong dalam pencatatan dan penyimpanan seluruh informasi publik di gampong. Pengelolaan informasi publik ini turut menyempurnakan penyampaian informasi program dan keuangan yang selama ini disampaikan oleh aparatur gampong melalui baliho atau sarana lainnya.

Kedua, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang ditetapkan sebagai PPID gampong. Upaya ini dapat dilakukan melalui koordinasi Keuchik dengan dinas terkait di kabupaten/kota. Berikutnya, dukungan dan kerjasama dari Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Aceh dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh diperlukan untuk memastikan gerak langkah bersama.

Dan, ketiga, memaksimalkan penyediaan informasi publik di gampong melalui domain website yang sudah disediakan oleh Pemerintah Aceh. Selain lebih mudah, murah, dan cepat, penyajian informasi publik melalui website akan memperluas penyebaran informasi publik. Aparatur gampong dapat memaksimalkan sumber daya pendamping gampong, perguruan tinggi serta praktisi lainnya guna memudahkan penyajian informasi publik melalui teknologi informasi.

Semoga tulisan singkat ini memberi gambaran utuh tentang klasifikasi informasi publik, hak dan kewajiban pemerintahan gampong dan publik dalam hal penyediaan dan pemenuhan terhadap informasi publik. Penuh harap agar pelaksanaan pembangunan gampong dapat berjalan maksimal sesuai tujuan penyediaan dana gampong dan diikuti dengan pelayanan informasi publik berdasarkan ketentuan serta harapan masyarakat. Semakin terbuka pengelolaan pembangunan gampong, Insya Allah semakin cepat pencapaian kesejahteraan rakyat.

*Penulis adalah Dosen Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Teuku Umar (UTU)

(Artikel ini sudah pernah tayang di Kolom Opini Harian Serambi Indonesia versi cetak dan online, Rabu 20 Februari 2019).

Komentar :

Lainnya :